Di tahun 2024 lalu, Inovasi Tangguh Indonesia (InTI) mendukung SIGAB Indonesia untuk melakukan Evaluasi Tengah Program (Mid-Term Evaluation) Program SOLIDER yang dilaksanakan SIGAB. Hasil kajian evaluasi ini menunjukkan keberhasilan SIGAB Indonesia dalam mencapai tujuan-tujuan program dan memperlihatkan perubahan signifikan yang dimunculkan oleh program SOLIDER dalam mitra-mitra OPDis SIGAB dan masyarakat-masyarakat dampingan di lokasi program.   

Di Balikpapan, Kalimantan Timur, Aditya Saputra, seorang pemuda difabel, tak pernah membayangkan dirinya akan ikut pelatihan kerja formal. Tapi sejak Unit Layanan Disabilitas (ULD) dibentuk di kelurahannya, ia mulai merasa dilihat.

“Kami mulai dilibatkan dalam pelatihan kerja. Ada peluang nyata sekarang,” ujarnya.

Cerita Aditya adalah satu dari ratusan suara yang mengemuka dalam evaluasi paruh waktu Program SOLIDER yang digelar pada Mei–Juni 2024.

Program SOLIDER atau Strengthening Social Inclusion for Disability Equity and Rights (Penguatan Inklusi Sosial untuk Kesetaraan Hak Disabilitas)  telah berjalan sejak 2022, diprakarsai oleh SIGAB Indonesia dan didukung oleh Program INKLUSI (Australia–Indonesia Partnership). Program ini menyasar 50 desa dan kelurahan di 8 kabupaten/kota, dari DIY, Jawa Timur, NTT, hingga Kalimantan Timur. Tujuan utamanya: memperkuat peran difabel dalam pembangunan desa yang lebih adil dan inklusif.

Dengan membentuk Kelompok Difabel Desa/Kelurahan (KDD/KDK), mendorong lahirnya Peraturan Desa Inklusi, serta memperkuat ULD di bidang ketenagakerjaan, program ini telah mengubah wajah partisipasi sosial di tingkat akar rumput. Evaluasi yang dilaksanakan oleh Inovasi Tangguh Indonesia (InTI) melibatkan 311 responden difabel dan 103 narasumber dari berbagai wilayah program.

Hasilnya? Sebanyak 94% responden mengaku program membantu pemenuhan hak dasar mereka. Sebanyak 77% kini terlibat aktif dalam musyawarah desa, angka yang mencerminkan perubahan yang signifikan dalam inklusi sosial. 

“Dulu kami difabel tidak dilibatkan. Sekarang, kami bisa menyampaikan usulan langsung di musrenbang,” ujar Eliaser Siki, Ketua KDD Desa Oelasin di Rote Ndao.

Kelompok-kelompok difabel desa ini kini menjadi bagian sah dari struktur desa. Mereka memiliki rencana kerja, mengelola usaha inklusif seperti keripik dan batik eco-print, dan di beberapa lokasi bahkan menerima pendanaan dari pemerintah desa. Di tingkat kabupaten/kota, ULD telah terbentuk secara resmi di Situbondo, Probolinggo, dan Rote, dan mulai menjalin hubungan dengan pelaku usaha untuk membuka akses kerja inklusif.

Dampak lainnya pun nyata: 68% responden menyatakan fasilitas publik kini lebih aksesibel; 40% bisa mengakses layanan administrasi dengan lebih mudah; dan 35% mendapatkan akses layanan kesehatan yang lebih baik. SIGAB dan mitra lokal juga kini memiliki sistem monitoring, safeguarding, serta SOP internal yang lebih kokoh.

Tak hanya di lapangan, advokasi media juga dijalankan melalui Solider.id dan Solider TV meskipun tantangan seperti keterbatasan anggaran komunikasi masih ada. Namun kekuatan perubahan tetap terasa, terlebih saat masyarakat dan aparat desa mulai mengubah cara pandang terhadap difabel bukan sebagai objek bantuan, tapi sebagai subjek pembangunan.

“Perubahan tak datang dari atas. SOLIDER menunjukkan bahwa desa bisa jadi awal mula perubahan nyata,” tegas Muhammad Joni Yulianto, Direktur Eksekutif SIGAB Indonesia.